BERSINERGI LEBIH BAIK DARIPADA BERKOMPETISI

Secara garis besar, terdapat 3 tantangan yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia terkait dengan bidang Sumber Daya Manusia, yaitu:

  1. Integrasi Ekonomi Regional (MEA/ASEAN Economic Community) Tahun 2015
  2. Visi ASEAN 2020
  3. Orientasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Di dalam Integrasi Ekonomi Regional Tahun 2015, terdapat 4 karakter kunci yang akan dibangun oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015, yaitu:

  1. pasar dan basis produksi tunggal,
  2. wilayah ekonomi yang sangat kompetitif,
  3. wilayah pembangunan ekonomi yang merata, dan
  4. kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global.

Visi ASEAN 2020 juga mengisyaratkan 3 hal yang perlu difahami dan disadari bersama, yaitu:

  1. menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan
    • arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas,
    • arus lalu lintas modal yang lebih bebas,
    • pembangunan ekonomi yang merata, serta
    • mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi,
  2. mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan
  3. meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Di sisi lain, orientasi pendidikan kita mengisyaratkan 3 hal penting yang benar-benar merupakan kondisi yang harus dibenahi secara sistematik, yaitu:

  1. Masih terlalu banyaknya lulusan perguruan tinggi jalur sains dibanding jalur keahlian
  2. Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat akibat pesatnya perkembangan iptek
  3. Profesionalisme sebagai perwujudan keahlian berbasis kompetensi à sertfikasi keahlian

Terkait dengan kondisi-kondisi di atas, perlu pemaknaan lebih mendalam lagi tentang pentingnya sinergisitas antara penyelenggara Pendidikan Tinggi dengan Assosiasi Profesi/Keahlian. Sinergisitas ini harus dibangun dalam suatu kerangka kebersamaan di dalam mewujudkan kedaulatan bangsa di bidang sumber daya manusia. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan, yang merupakan karakter kunci yang akan dibangun di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, harus dimaknai sebagai sebuah tantangan yang perlu dihadapi bersama secara strategis dan komprehensif.

Keahlian itu pada hakikatnya adalah perkalian dari informasi, pengalaman, dan sikap. Informasi adalah ilmu pengetahuan atau wawasan akademik (Hotma, 2010). Jika salah satu saja nol (tidak ada) maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak memiliki keahlian. Jadi hakikatnya yang dimaksud dengan keahlian itu ialah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dengan sikap yang benar. Di sinilah pendidikan vokasional memiliki peluang untuk meramunya. Pendidikan vokasional itu dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang berorientasi pada penerapan ilmu untuk menyelesaikan problem secara praktis namun sistematik dan terukur.

Pendidikan Vokasi bukanlah merupakan penggalan pendidikan akademik namun merupakan pendidikan keahlian yang utuh, komprehensif dan terstruktur (Hotma, 2013). Komposisi pembelajaran pendidikan vokasional yang menitik beratkan pada kemampuan skill yang terwujud dalam proporsi, 40% teori dan 60% praktik, diyakini akan menjadi sebuah pendidikan keahlian yang mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu memenagkan persaingan global. Produk pendidikan vokasional akan menjadi lengkap, bilamana dalam aplikasinya menggunakan; penguasaan ilmu pengetahuan (knowledge), pengalaman (tacit), dan sikap (attitude) dalam komposisi yang proporsional. Otak dan hati adalah dua unsur utama pembentuk keahlian dan ketrampilan motorik manusia perlu diasah dan dididik untuk menghasilkan softskill dan hardskill melalui pembelajaran dari alam (nature), pengetahuan (knowledge), dan persoalan (problems). Ini merupakan inti dari proses pembelajaran manusia menjadi ahli (Hotma, 2010). Jika ilmu pengetahuan yang aspek akademisnya sangat tinggi ini diimplementasikan melalui aplikasi yang terstruktur dan komprehensif, maka tidak membutuhkan waktu yang lama bangsa ini akan mendapatkan kedaulatannya yang saat ini hilang. Di sinilah posisi strategis pendidikan vokasional di dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia demi Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.

Posisi strategis ini tidak akan ada manfaatnya jika tidak diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia Indonesia. Oleh sebab itu sertifikasi keahlian menjadi sangat penting. Sertifikasi keahlian ini harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap Sumber Daya Manusia Indonesia khususnya di dalam menghadapi persaingan global baik yang diisyaratkan di dalam integrasi ekonomi 2015 (MEA) maupun Visi ASEAN 2020. Tanpa sertifikasi ini maka pada hakikatnya SDM Indonesia tidak memiliki perlindungan dari arus pergerakan tenaga profesional secara bebas di kawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan Asosiasi Profesi/Keahlian menjadi sangat penting. Namun demikian, yang lebih penting lagi adalah sinergisitas antara Asosiasi Profesi, Konsorsium Keilmuan, dan Penyelenggara Pendidikan Keahlian. Ketiga unsur ini harus menjadi kesatuan yang utuh di dalam menetapkan dan meningkatkan kompetensi bidang-bidang keahlian yang menjadi tanggung-jawabnya. Sinergisitas ketiga unsur tersebut secara otomatis akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak SDM yang berada di dalam organisasinya. Namun demikian patut disayangkan Segelintir orang di negeri ini terlalu asyik memerangi dan memusuhi bangsanya sendiri. Karena keasyikannya ini mereka menjadi tidak menyadari bahwa musuh utamanya adalah bangsa lain. Jika ini tidak disadari, berkah demografi yang dimiliki oleh bangsa ini akan menjadi bencana demografi.

Asosiasi Profesi, Konsorsium Keilmuan, dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi, mutlak harus mulai gotong-royong membangun kemartabatan Sumber Daya Manusia Indonesia, paling tidak di negerinya sendiri. Bangsa ini harus mulai menyadari bahwa bersinergi itu lebih baik daripada berkompetisi. Kedaulatan bangsa ini tidak akan pernah terwujud tanpa suatu kesadaran bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang sangat sulit ditundukkan oleh bangsa lain di dunia ini jika kita bersatu.

Standarisasi yang saat ini didominasi oleh kepentingan-kepentingan bisnis negara-negara lain yang merasa dirinya kuat harus mulai dikaji lebih mendalam oleh ketiga unsur tadi. Masih banyak standar-standar baik produksi maupun kompetensi keahlian, yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Akibatnya ketergantungan kita terhadap bangsa lain menjadi semakin besar. Ini sangat ironis. Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia justru menjadi penonton di negerinya sendiri. Menjadi inferior di negerinya sendiri.

Inilah saatnya membangun negeri melalui sinergisitas yang komprehensif dan terstruktur, sehingga kedaulatan bangsa ini di segala bidang akan segera terwujud. Jika ada Asosiasi Profesi atau Konsorsium Keilmuan yang tidak mau bersinergi membangun negeri, maka sah-sah saja jika mereka ditinggalkan anggotanya, atau bahkan dibentuk assosiasi tandingan. Namun demikian ini preseden buruk bagi pengembangan keilmuan dan kompetensi keahlian. Di luar sana sinergisitas semacam ini sudah menjadi sebuah langkah politik suatu negara untuk masuk ke negara lain, sementara di Indonesia masih asyik dengan menjajah bangsa sendiri. Jika ini tidak segera diakhiri, maka saat bangsa lain “menguasai” negeri ini, kita hanya bisa gigit jari. Bangsa ini terlalu sering terlambat menyadari sesuatu karena asyik dengan “memusuhi” bangsa sendiri.

Pada tanggal 19 Mei 2015, Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (yang diprakarsai oleh Sekolah Vokasi UGM, Program Vokasi UI, Pendidikan Vokasi UB, Program Diploma IPB, dan Pendidikan Vokasi UNY), mendeklarasikan 3 butir kesepakatan tentang Sertifikasi Keahlian Sebagai Perlindungan SDM Indonesia dari Penetrasi Tenaga Kerja Asing di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Deklarasi Depok 2015).

Deklarasi Depok 2015Ketua Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia dan Rektor UI didampingi oleh anggota Forum PTVI dalam Deklarasi Depok 2015

Berikut isi dari Deklarasi tersebut:

  1. Bahwa penyiapan Sumber Daya Manusia Indonesia yang memiliki daya-saing di Era Kesejagadan harus dimaknai sebagai upaya yang strategis dan komprehensif di dalam rangka mewujudkan kedaulatan bangsa di bidang ketenaga-kerjaan. Oleh sebab itu, perlu sinergisitas antara Pemerintah, penyelenggara pendidikan vokasional, assosiasi profesi, dan masyarakat industri, khususnya di dalam membangun dan mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia yang berbasis kompetensi dan sertifikasi, serta menerapkan sistem atau pendekatan pendidikan berbasis produk
  2. Bahwa Sertifikasi Keahlian harus selalu dimaknai sebagai salah satu bagian yang sangat penting dan strategis untuk menciptakan daya saing dan kemartabatan Sumber daya Manusia Indonesia di dunia. Oleh sebab itu, mutlak peran-serta dan dukungan Pemerintah di dalam program sertifikasi keahlian, khususnya yang diselenggarakan bersama antara penyelenggara pendidikan vokasional dan asosiasi keahlian/profesi
  3. Bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) harus selalu dimaknai sebagai penyelaras antara dunia pendidikan dengan dunia kerja di Indonesia. Oleh sebab itu perlu kesepahaman bersama antara penyelenggara pendidikan vokasional, dunia kerja, dan asosiai kehalian/profesi, di dalam penggunaan KKNI sebagai rujukan di dalam pemaknaan jenjang kompetensi keahlian

Saat ini, pendidikan vokasional bukan lagi pendidikan alternatif namun pendidikan yang paling strategis untuk meraih kedaulatan bangsa di bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Produk. Menginferiorkan pendidikan ini hanya akan memperbesar ketergantungan bangsa ini terhadap bangsa lain.

Yogyakarta, 14 Agustus 2015

SAP/ETABS bukan Structural Engineer

 

Ada sebuah asumsi di kalangan sebagian mahasiswa teknik sipil struktur yang kurang pas terhadap keberadaan software SAP/ETABS. Sebagian besar mereka beranggapan bahwa jika sudah menguasai SAP/ETABS mereka qualified sebagai structural engineer. Ini adalah persepsi yang sangat salah khususnya jika dilihat dari sudut pandang profesi teknik sipil.

Engineering atau perekayasaan adalah intuisi yang terasah melalui serangkaian pembelajaran keahlian. Di dalam pendidikan keahlian, terdapat 3 hal penting sumber pembelajaran, yaitu: Alam (nature), Pengetahuan (knowledge), dan Penyelesaian persoalan (problem solving)

Pembelajaran SkillKetiga sumber pembelajaran ini harus didisain sedemikian rupa untuk menghasilkan kompetensi keahlian yang memadai guna menyelesaikan persoalan-persoalan perekayasaan di tingkatan/level tertentu.

Kelemahan produk perekayasaan bidang struktur bangunan gedung saat ini adalah kurang informatifnya gambar rancangan (design drawing). Selain itu, kemampuan engineer di dalam detailing saat ini jauh berkurang dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Saat ini engineer lebih disibukkan dengan analisis yang sedemikian rumit namun tidak diikuti dengan kemampuannya mengimplementasikan hasil analisis rancangannya ke dalam gambar detil yang komprehensif. Di sisi lain, engineer yang bertugas untuk mengimplementasikan gambar rancangan ke dalam gambar lapangan (shop drawing) juga kurang memahami standar yang berlaku. Akibatnya sering terjadi konflik-konflik di lapangan yang tidak perlu, misalnya: volume/kuantitas pekerjaan, metoda konstruksi, dan kontrol kualitas (quality control). Akibatnya, ketika terjadi konflik di dalam pelaksanaan, penyelesaiannya seringkali kurang memuaskan. Jika detil dan regulasi terkait ini benar-benar difahami oleh masing-masing unsur (perancang, pengawas, dan pelaksana) maka dipastikan produk yang dihasilkan akan sesuai dengan harapan.

Penggunaan AutoCAD di dalam proses disain boleh jadi merupakan kemudahan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, civil engineer tidak boleh melupakan bahwa kemampuan membuat sketsa detil secara manual adalah bagian dari keahlian civil engineering yang tidak boleh diabaikan.

Selain kesesuaian dengan rancangan arsitekturnya, keberhasilan suatu produk rancangan struktur bangunan gedung terletak pada gambar rancangan dan detil-detilnya. Semakin lengkap dan jelas, maka akan semakin kecil potensi konflik di dalam pelaksanaan/implementasi rancangan. Jadi, tidak ada alasan apapun bagi structural engineer untuk tidak memahami gambar-gambar hasil rancangannya sendiri (terutama detil-detilnya).

Saat ini penggunaan SAP/ETABS, AutoCAD, dan program-program bantu lainnya sudah semakin luas di dalam perancangan bangunan gedung. Banyak mahasiswa yang mulai menikmati kemudahan-kemudahan dari kehadiran program-bantu ini. Yang perlu difahami bahwa menguasai program-program bantu tadi di dalam praktik profesi bukan berarti yang bersangkutan memenuhi kualifikasi sebagai structural engineer.

Terkait dengan permasalahan gempa, perlu difahami bahwa gempa itu tidak membunuh manusia, yang membunuh justru bangunan yang roboh akibat gempa. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah perancangan bangunan gedung di daerah rawan gempa (bangunan gedung tahan gempa) perlu benar-benar dipahami oleh structural engineer. Ketentuan rancangan menurut konsep SRPMK yang disyaratkan untuk struktur bangunan gedung di daerah rawan gempa harus benar-benar dikuasai. Hal ini berarti hasil kalkulasi penulangan menurut SAP/ETABS sudah tidak bisa lagi digunakan secara langsung, terutama pada perancangan kolom bangunan.

Merancang struktur bangunan adalah seni. Keterbatasan potensi pendukung bangunan (kondisi tanah, keterbatasan material, dan sebagainya) harus dimaknai sebagai tantangan yang harus diselesaikan dengan sikap yang profesional. Kepekaan intuisi dalam penyelesaian suatu rancangan struktur bangunan itulah sejatinya structural engineer.

PENDIDIKAN VOKASIONAL DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN BANGSA

Berbicara tentang pendidikan dan khususnya pendidikan vokasional, hakikatnya tidak bisa lepas dari perjuangan bangsa baik pada masa kemerdekaan, masa orde lama dan masa orde baru. Bangsa Indonesia mengalami masa suram pada masa penjajahan, dimana pembodohan dan pemiskinan dilakukan penjajah sebagai upaya melanggengkan kolonialisme dengan motivasi ekonomi. Pembodohan secara masal dilakukan dengan menutup aksesibilitas (dibaca: pendidikan dan informasi) masyarakat Indonesia terhadap perkembangan dunia luar. Para founding fathers bangsa ini melakukan berbagai upaya untuk dapat menggapai aksesbilitas dan meyakini bahwa hal tersebut adalah sebagai modal untuk mendapatkan kedaulatan dan martabat bangsa yang merdeka.

Ketika bangsa ini memperoleh kemerdekaan, para founding fathers menyusun format tata-kelola bangsa dengan visi mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; kemakmuran yang berkeadilan; dan kemakmuran yang menyejahterakan.

Masih segar dalam ingatan, Ir. Soekarno sebagai pemimpin bangsa tidak mudah ditaklukan oleh kepentingan asing. Bangsa Indonesia, dengan sumber daya alamnya mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi bangsa lain sebagai sumber kesejahteraan. Pada masa orde baru penjajahan kembali dalam bentuk penjajahan pola pikir dan orientasi. Sumber daya alam benar-benar sudah bukan lagi menjadi milik bangsa ini, namun menjadi milik bangsa lain yang menguasai teknologi. Kekayaan alam Indonesia secara perlahan tetapi pasti dieksploitasi oleh bangsa lain untuk kepetingannya, sedangkan bangsa ini tetap miskin dan tidak lagi memiliki kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka.

Sejak orde baru, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak lagi berbasis kedaulatan. Di tengah perkembangan teknologi saat itu, pendidikan diarahkan pada kemampuan manusia untuk mendalami ilmu pengetahuan secara akademik dengan maksud agar pengetahuan tersebut menjadi kekuatan bangsa untuk membangun negeri. Pemerintah Indonesia mengirimkan putra-putri terbaik untuk untuk belajar di luar negeri. Namun faktanya, aplikasi ilmu pengetahuan yang tidak disesuaikan dengan peradaban, kebudayaan dan kearifan lokal belum mampu menjadikan bangsa ini berdaulat. Globalisasi dunia yang tidak di ikuti dengan kesiapan pola pikir, memberikan dampak bahwa ketergantungan bangsa terhadap bangsa lain semakin besar dan rakyat semakin dinina-bobokan oleh kemewahan, hedonisme dan sebagainya. Sementara itu, bangsa lain yang menguasai teknologi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeruk semua kekayaan Indonesia untuk kesejahteraan bangsanya. Penerapan ISO yang berlatar-belakang standarisasi global dimanfaatkan oleh sekelompok bangsa lain untuk semakin membuat bangsa ini terpuruk dan menggantungkan nasibnya terhadap bangsa lain..

Selain itu, anak bangsa ini terlalu bangga oleh sesuatu yang terjadi di negeri orang sehingga sering melupakan bahwa mereka harus bangga dengan negeri dan dirinya sendiri. Anak bangsa ini juga terlalu bangga dengan gelar dan pendidikan akademik. Gelar akademik masih menjadi impian sebagian besar orang sehingga mereka lupa bahwa aplikasi ilmu itu jauh lebih penting daripada penguasaan ilmu itu sendiri. Mereka juga tidak menyadari bahwa ada sebagian dari ilmu yang mereka peroleh justru lebih bermanfaat bagi bangsa lain untuk semakin menerpurukkan negeri ini.

Di sisi lain, kebiasan bangsa ini untuk membenarkan hal-hal yang dilihat (bukan membiasakan untuk melihat hal-hal yang benar) menjadikan keilmuan di bidang terapan kurang berkembang. Bagi mereka ini apa yang ada saat ini sudah cukup dan tidak perlu lagi dikembangkan. Mereka tidak melihat betapa hebatnya seandainya ilmu pengetahuan yang sangat akademis itu di implementasikan menjadi sesuatu yang aplikatif.

Keahlian itu pada hakikatnya adalah perkalian dari informasi, pengalaman, dan sikap. Informasi adalah ilmu pengetahuan atau wawasan akademik (Hotma, 2010). Jika salah satu saja nol (tidak ada) maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak memiliki keahlian. Jadi hakikatnya yang dimaksud dengan keahlian itu ialah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dengan sikap yang benar. Di sinilah pendidikan vokasional memiliki peluang untuk meramunya.

Pendidikan vokasional itu dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang berorientasi pada penerapan ilmu untuk menyelesaikan problem secara praktis namun sistematik dan terukur. Pendidikan Vokasi bukanlah merupakan penggalan pendidikan akademik namun merupakan pendidikan keahlian yang utuh, komprehensif dan terstruktur (Hotma, 2013). Komposisi pembelajaran pendidikan vokasional yang menitik beratkan pada kemampuan skill yang terwujud dalam proporsi, 40% teori dan 60% praktik, diyakini akan menjadi sebuah pendidikan keahlian yang mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu memenagkan persaingan global. Produk pendidikan vokasional akan menjadi lengkap, bilamana dalam aplikasinya menggunakan; penguasaan ilmu pengetahuan (knowledge), pengalaman (tacit), dan sikap (attitude) dalam komposisi yang proporsional. Otak dan hati adalah dua unsur utama pembentuk keahlian dan ketrampilan motorik manusia perlu diasah dan dididik untuk menghasilkan softskill dan hardskill melalui pembelajaran dari alam (nature), pengetahuan (knowledge), dan persoalan (problems). Ini merupakan inti dari proses pembelajaran manusia menjadi ahli (Hotma, 2010). Jika ilmu pengetahuan yang aspek akademisnya sangat tinggi ini diimplementasikan melalui aplikasi yang terstruktur dan komprehensif, maka tidak membutuhkan waktu yang lama bangsa ini akan mendapatkan kedaulatannya yang saat ini hilang. Di sinilah posisi strategis pendidikan vokasional di dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia demi Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.

Beberapa critical facors yang memberikan dampak terhadap proses pendidikan vokasional adalah sistem pembelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah, dimana muatan pembelajaran pada aspek kognitif dan aspek karakter tidak linier dengan kematangan psikis dan fisik peserta didik. Hal ini akan mempengaruhi psychological and physic fatique pada saat menjalani pendidikan vokasional. Di usia produktifnya mereka cenderung menjadi generasi yang “letih” dan sebagian besar memiliki orientasi yang salah terhadap keberadaan dan tanggung jawabnya sebagai anak bangsa. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya keteladanan pemimpin bangsa dan peran media yang kurang memberikan informasi yang bersifat edukatif. Beberapa hal penting dalam penguasaan kemampuan atara lain;

  1. Pendidikan karakter merupakan aspek penting pendidikan vokasional, dimana hal ini berpengaruh terhadap sikap (attitude) yang berperan penting dalam pengembangan minat dan bakat dalam rangka penguasaan keahlian.
  2. Kemampuan berkomunikasi dan wawasan kewirausahaan merupakan aspek penting khususnya jika dikaitkan dengan kemampuan peserta didik vokasional menjadi pemenang di pasar global. Masih terbukanya bidang kewirausahaan adalah peluang yang penting untuk diperjuangkan. Jika peluang ini dapat dikuasai oleh peserta didik vokasional, maka pasar global berada dalam genggamannya (work ready, world ready and life ready).

Pendidikan vokasional di Indonesia perlu bekerja sama, bersinergi, dan membangun kesepahaman untuk membangun kedaulatan bangsa. Secara legal formal, keberadaan pendidikan vokasional yang dijamin oleh Undang-undang harus dimaknai secara positif bahwa negara membutuhkan peran serta pendidikan vokasional baik masa kini dan masa mendatang untuk membangun Indonesia. Penerapan ilmu pengetahuan sudah lama di nanti oleh bangsa dan negara beserta sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam berbangsa dan bernegara.

Bangsa ini bukan tidak mampu membangun kedaulatannya tetapi terlanjur tidak memiliki ketangguhan untuk membangun kedaulatan. Sebagai bangsa yang besar, seharusnya Indonesia memiliki kekuatan yang besar juga. Faktanya, justru segelintir orang di negeri ini yang berkuasa atas orang lain dengan tujuan kepentingan pribadi dan/atau golongan. Semangat untuk berkuasa di atas orang lain membawa negeri ini semakin terpuruk dan tidak memiliki gagasan cemerlang untuk berubah menjadi bangsa yang mandiri. (Hotma Prawoto, Oktober 2014)

HAKI dan PERFORMANCE BASED DESIGN

Di tengah persaingan global dimana terdapat kemungkinan banyaknya professional manca negara yang merambah lapangan kerja domestik, peranan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) sebagai salah satu assosiasi ahli konstruksi di Indonesia sangat strategis. HAKI dapat lebih berperan aktif di dalam pembinaan profesi yang berkelanjutan bagi anggotanya melalui pendidikan atau kursus-kursus, yang didisain untuk menjawab tantangan masyarakat akan karya profesi yang lebih bertanggung-jawab.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan profesionalisme seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, mengharuskan para pelaku di bidang industri jasa konstruksi lebih memahami pentingnya kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui persaingan yang sehat. Di sinilah peran HAKI sebagai mitra assosiasi lain seperti Gapensi dan Inkindo dituntut untuk dapat lebih menjembatani dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang timbul.

Standarisasi pekerjaan rekayasa di bidang industri jasa konstruksi harus disambut dengan baik oleh para pelaku industri rekayasa konstruksi karena hal ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kegagalan-kegagalan praktek perekayasaan yang umumnya terjadi akibat kurangnya pemahaman para pelaku terhadap aspek-aspek teknis yang seharusnya mereka kuasai.

Sertifikasi keahlian harus dipandang sebagai bentuk pengakuan assosiasi profesi akan keahlian yang diemban pemegangnya. Dengan demikian diharapkan semakin banyak perekayasa konstruksi yang lebih beretika dan lebih bertanggung-jawab di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gempa sebagai salah satu bencana yang paling banyak memakan korban jiwa manusia perlu mendapat perhatian khusus dari para perekayasa konstruksi. Pengalaman akan kejadian gempa yang pernah melanda bumi ini telah melahirkan konsep bangunan yang dirancang khusus untuk memiliki kemampuan dalam menahan gempa (bangunan tahan-gempa). Di dalam menghadapi persoalan gempa ini, telah terjadi banyak kemajuan yang dicapai di dalam penyusunan standar dan/atau ketentuan yang terkait dengan bangunan di daerah rawan gempa. Dengan diberlakukan konsep Performance Based Design (PBD) yaitu konsep yang mendasarkan perencanaan struktur berdasarkan performance yang dikehendaki saat terjadi gempa (terutama gempa dengan kekuatan besar), diharapkan bangunan lebih memiliki ketahanan yang cukup kuat khususnya dalam rangka upaya perlindungan terhadap jiwa manusia.

Namun demikian perlu disadari bahwa konsep PBD ini menuntut pengetahuan lanjut bagi para perekayasa konstruksi, mengingat banyaknya aspek yang harus diperhatikan dan diperhitungkan di dalam merencanakan struktur dan perkuatannya. Untuk itulah diperlukan pemahanan lebih dalam terhadap standar yang terkait dengan perencanaan tahan gempa untuk bangunan gedung.

HAKI sebagai assosiasi berhimpunnya para perekayasa konstruksi perlu melakukan penyebar-luasan informasi tentang standar perencanaan bangunan tahan gempa ini secara berkelanjutan. Untuk itu kegiatan kursus-kursus singkat dan periodik yang selama ini dilakukan diharapkan dapat membantu pemerintah di dalam meningkatkan pemahaman para pelaku di bidang industri jasa konstruksi tentang struktur bangunan di daerah rawan gempa.

Mengenai bangunan di daerah rawan gempa (bangunan tahan gempa) lebih lanjut saya berbagi di isigood.com (silakan klik disini)

(Hotma Prawoto)