BERSINERGI LEBIH BAIK DARIPADA BERKOMPETISI

Secara garis besar, terdapat 3 tantangan yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia terkait dengan bidang Sumber Daya Manusia, yaitu:

  1. Integrasi Ekonomi Regional (MEA/ASEAN Economic Community) Tahun 2015
  2. Visi ASEAN 2020
  3. Orientasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Di dalam Integrasi Ekonomi Regional Tahun 2015, terdapat 4 karakter kunci yang akan dibangun oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015, yaitu:

  1. pasar dan basis produksi tunggal,
  2. wilayah ekonomi yang sangat kompetitif,
  3. wilayah pembangunan ekonomi yang merata, dan
  4. kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global.

Visi ASEAN 2020 juga mengisyaratkan 3 hal yang perlu difahami dan disadari bersama, yaitu:

  1. menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan
    • arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas,
    • arus lalu lintas modal yang lebih bebas,
    • pembangunan ekonomi yang merata, serta
    • mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi,
  2. mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan
  3. meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Di sisi lain, orientasi pendidikan kita mengisyaratkan 3 hal penting yang benar-benar merupakan kondisi yang harus dibenahi secara sistematik, yaitu:

  1. Masih terlalu banyaknya lulusan perguruan tinggi jalur sains dibanding jalur keahlian
  2. Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat akibat pesatnya perkembangan iptek
  3. Profesionalisme sebagai perwujudan keahlian berbasis kompetensi à sertfikasi keahlian

Terkait dengan kondisi-kondisi di atas, perlu pemaknaan lebih mendalam lagi tentang pentingnya sinergisitas antara penyelenggara Pendidikan Tinggi dengan Assosiasi Profesi/Keahlian. Sinergisitas ini harus dibangun dalam suatu kerangka kebersamaan di dalam mewujudkan kedaulatan bangsa di bidang sumber daya manusia. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan, yang merupakan karakter kunci yang akan dibangun di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, harus dimaknai sebagai sebuah tantangan yang perlu dihadapi bersama secara strategis dan komprehensif.

Keahlian itu pada hakikatnya adalah perkalian dari informasi, pengalaman, dan sikap. Informasi adalah ilmu pengetahuan atau wawasan akademik (Hotma, 2010). Jika salah satu saja nol (tidak ada) maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak memiliki keahlian. Jadi hakikatnya yang dimaksud dengan keahlian itu ialah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dengan sikap yang benar. Di sinilah pendidikan vokasional memiliki peluang untuk meramunya. Pendidikan vokasional itu dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang berorientasi pada penerapan ilmu untuk menyelesaikan problem secara praktis namun sistematik dan terukur.

Pendidikan Vokasi bukanlah merupakan penggalan pendidikan akademik namun merupakan pendidikan keahlian yang utuh, komprehensif dan terstruktur (Hotma, 2013). Komposisi pembelajaran pendidikan vokasional yang menitik beratkan pada kemampuan skill yang terwujud dalam proporsi, 40% teori dan 60% praktik, diyakini akan menjadi sebuah pendidikan keahlian yang mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu memenagkan persaingan global. Produk pendidikan vokasional akan menjadi lengkap, bilamana dalam aplikasinya menggunakan; penguasaan ilmu pengetahuan (knowledge), pengalaman (tacit), dan sikap (attitude) dalam komposisi yang proporsional. Otak dan hati adalah dua unsur utama pembentuk keahlian dan ketrampilan motorik manusia perlu diasah dan dididik untuk menghasilkan softskill dan hardskill melalui pembelajaran dari alam (nature), pengetahuan (knowledge), dan persoalan (problems). Ini merupakan inti dari proses pembelajaran manusia menjadi ahli (Hotma, 2010). Jika ilmu pengetahuan yang aspek akademisnya sangat tinggi ini diimplementasikan melalui aplikasi yang terstruktur dan komprehensif, maka tidak membutuhkan waktu yang lama bangsa ini akan mendapatkan kedaulatannya yang saat ini hilang. Di sinilah posisi strategis pendidikan vokasional di dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia demi Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.

Posisi strategis ini tidak akan ada manfaatnya jika tidak diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia Indonesia. Oleh sebab itu sertifikasi keahlian menjadi sangat penting. Sertifikasi keahlian ini harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap Sumber Daya Manusia Indonesia khususnya di dalam menghadapi persaingan global baik yang diisyaratkan di dalam integrasi ekonomi 2015 (MEA) maupun Visi ASEAN 2020. Tanpa sertifikasi ini maka pada hakikatnya SDM Indonesia tidak memiliki perlindungan dari arus pergerakan tenaga profesional secara bebas di kawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan Asosiasi Profesi/Keahlian menjadi sangat penting. Namun demikian, yang lebih penting lagi adalah sinergisitas antara Asosiasi Profesi, Konsorsium Keilmuan, dan Penyelenggara Pendidikan Keahlian. Ketiga unsur ini harus menjadi kesatuan yang utuh di dalam menetapkan dan meningkatkan kompetensi bidang-bidang keahlian yang menjadi tanggung-jawabnya. Sinergisitas ketiga unsur tersebut secara otomatis akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak SDM yang berada di dalam organisasinya. Namun demikian patut disayangkan Segelintir orang di negeri ini terlalu asyik memerangi dan memusuhi bangsanya sendiri. Karena keasyikannya ini mereka menjadi tidak menyadari bahwa musuh utamanya adalah bangsa lain. Jika ini tidak disadari, berkah demografi yang dimiliki oleh bangsa ini akan menjadi bencana demografi.

Asosiasi Profesi, Konsorsium Keilmuan, dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi, mutlak harus mulai gotong-royong membangun kemartabatan Sumber Daya Manusia Indonesia, paling tidak di negerinya sendiri. Bangsa ini harus mulai menyadari bahwa bersinergi itu lebih baik daripada berkompetisi. Kedaulatan bangsa ini tidak akan pernah terwujud tanpa suatu kesadaran bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang sangat sulit ditundukkan oleh bangsa lain di dunia ini jika kita bersatu.

Standarisasi yang saat ini didominasi oleh kepentingan-kepentingan bisnis negara-negara lain yang merasa dirinya kuat harus mulai dikaji lebih mendalam oleh ketiga unsur tadi. Masih banyak standar-standar baik produksi maupun kompetensi keahlian, yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Akibatnya ketergantungan kita terhadap bangsa lain menjadi semakin besar. Ini sangat ironis. Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia justru menjadi penonton di negerinya sendiri. Menjadi inferior di negerinya sendiri.

Inilah saatnya membangun negeri melalui sinergisitas yang komprehensif dan terstruktur, sehingga kedaulatan bangsa ini di segala bidang akan segera terwujud. Jika ada Asosiasi Profesi atau Konsorsium Keilmuan yang tidak mau bersinergi membangun negeri, maka sah-sah saja jika mereka ditinggalkan anggotanya, atau bahkan dibentuk assosiasi tandingan. Namun demikian ini preseden buruk bagi pengembangan keilmuan dan kompetensi keahlian. Di luar sana sinergisitas semacam ini sudah menjadi sebuah langkah politik suatu negara untuk masuk ke negara lain, sementara di Indonesia masih asyik dengan menjajah bangsa sendiri. Jika ini tidak segera diakhiri, maka saat bangsa lain “menguasai” negeri ini, kita hanya bisa gigit jari. Bangsa ini terlalu sering terlambat menyadari sesuatu karena asyik dengan “memusuhi” bangsa sendiri.

Pada tanggal 19 Mei 2015, Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (yang diprakarsai oleh Sekolah Vokasi UGM, Program Vokasi UI, Pendidikan Vokasi UB, Program Diploma IPB, dan Pendidikan Vokasi UNY), mendeklarasikan 3 butir kesepakatan tentang Sertifikasi Keahlian Sebagai Perlindungan SDM Indonesia dari Penetrasi Tenaga Kerja Asing di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Deklarasi Depok 2015).

Deklarasi Depok 2015Ketua Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia dan Rektor UI didampingi oleh anggota Forum PTVI dalam Deklarasi Depok 2015

Berikut isi dari Deklarasi tersebut:

  1. Bahwa penyiapan Sumber Daya Manusia Indonesia yang memiliki daya-saing di Era Kesejagadan harus dimaknai sebagai upaya yang strategis dan komprehensif di dalam rangka mewujudkan kedaulatan bangsa di bidang ketenaga-kerjaan. Oleh sebab itu, perlu sinergisitas antara Pemerintah, penyelenggara pendidikan vokasional, assosiasi profesi, dan masyarakat industri, khususnya di dalam membangun dan mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia yang berbasis kompetensi dan sertifikasi, serta menerapkan sistem atau pendekatan pendidikan berbasis produk
  2. Bahwa Sertifikasi Keahlian harus selalu dimaknai sebagai salah satu bagian yang sangat penting dan strategis untuk menciptakan daya saing dan kemartabatan Sumber daya Manusia Indonesia di dunia. Oleh sebab itu, mutlak peran-serta dan dukungan Pemerintah di dalam program sertifikasi keahlian, khususnya yang diselenggarakan bersama antara penyelenggara pendidikan vokasional dan asosiasi keahlian/profesi
  3. Bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) harus selalu dimaknai sebagai penyelaras antara dunia pendidikan dengan dunia kerja di Indonesia. Oleh sebab itu perlu kesepahaman bersama antara penyelenggara pendidikan vokasional, dunia kerja, dan asosiai kehalian/profesi, di dalam penggunaan KKNI sebagai rujukan di dalam pemaknaan jenjang kompetensi keahlian

Saat ini, pendidikan vokasional bukan lagi pendidikan alternatif namun pendidikan yang paling strategis untuk meraih kedaulatan bangsa di bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Produk. Menginferiorkan pendidikan ini hanya akan memperbesar ketergantungan bangsa ini terhadap bangsa lain.

Yogyakarta, 14 Agustus 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *